Get Adobe Flash player

Agenda Hukum Kabinet Kerja

Kompas 29 Oktober 2014

Oleh:

Saldi Isra

Setelah melewati proses pencarian kandidat yang berliku, Minggu (26/10), Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Jusuf Kalla mengumumkan anggota kabinet di depan Istana Kepresidenan.

Pengumuman ini sekaligus mengakhiri spekulasi seputar nama-nama yang beredar sejak pasangan ini ditetapkan sebagai pemenang Pemilu Presiden 2014. Sesuai dengan karakter dasar keduanya, kumpulan pembantu presiden ini diberi nama Kabinet Kerja.

Melacak dinamika politik setelah penetapan JKW-JK sebagai Presiden dan Wakil Presiden terpilih, tenggat waktu enam hari untuk menentukan dan mengumumkan anggota kabinet dari pelantikan menjadi kebutuhan tak terelakkan. Bagaimanapun, dengan koalisi sejumlah parpol dan dalam posisi tidak mendapat dukungan mayoritas di DPR, tarik-menarik menjadi konsekuensi yang mesti diterima. Apalagi, demi merealisasikan gagasan menghadirkan menteri yang bersih dan bebas dari korupsi, JKW-JK juga memerlukan ”klarifikasi” Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) serta Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK).

Selain kerumitan di sekitar pemilihan calon anggota kabinet, secara hukum, JKW-JK sangat tak mungkin mengumumkan kabinet hanya berjarak satu-dua hari dari pelantikan. Dengan adanya perubahan struktur kementerian, baik karena pemisahan maupun penggabungan, sesuai dengan Pasal 19 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara, struktur baru perlu pertimbangan DPR. Meski hanya pertimbangan, dinamika politik yang terjadi, amanat Pasal 19 Ayat (1) itu jadi keharusan demi membangun komunikasi politik kondusif antara Presiden dan DPR.

Dengan berbagai kondisi ini, terlepas dari segala macam kontroversi di sekitar proses pengisian menteri, jarak enam hari dari waktu pelantikan terbilang cepat. Paling tidak, penilaian ini dapat dibenarkan merujuk limitasi dalam UU No 39/2008 bahwa presiden memiliki waktu 14 hari kerja menyelesaikan segala sesuatu terkait kementerian dan pengisian menteri sejak pengucapan sumpah dan janji. Karena itu, di tengah kontroversi yang muncul, yang paling ditunggu adalah bagaimana anggota kabinet memenuhi pohon janji yang disampaikan JKW-JK selama kampanye.

Di antara untaian pohon janji yang tertuang dalam Sembilan Agenda Prioritas JKW-JK adalah agenda hukum. Dalam agenda ini, JKW-JK berjanji akan memperkuat kehadiran negara dalam reformasi sistem hukum dan penegakan hukum yang bebas korupsi, bermartabat, dan tepercaya. Membaca janji itu dan setelah mengetahui sosok anggota kabinet, terutama Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia, arah agenda pembangunan dan penegakan hukum akan menjadi salah satu titik sentral menilai Kabinet Kerja ke depan.

Menanti Kado Istimewa SBY

Kompas, 24 September 2014

Arahan Ketua Umum Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono agar fraksinya di DPR mendukung opsi pemilihan kepala daerah secara langsung oleh rakyat sangat melegakan.

Tentu, sikap ini menjadi kabar gembira di tengah arus besar penolakan mayoritas rakyat terhadap sikap sebagian parpol yang hendak mendorong pemilihan kepala daerah kepada anggota DPRD. Sebagai parpol pemilik kursi terbanyak di DPR (148 kursi), ”perintah” Ketua Umum Partai Demokrat (PD) ini jelas potensial memengaruhi dan mengubah konstelasi politik di Senayan menuju 25 September.

Artinya, sekiranya arahan itu diikuti secara utuh semua anggota Fraksi PD, opsi pemilihan langsung akan unggul tipis atas opsi pemilihan menggunakan jalur lembaga perwakilan. Di tengah situasi peralihan dan injury time menuju berakhirnya masa bakti DPR periode 2009-2014, sikap SBY masih belum bisa membuat tenang barisan pendukung opsi bertahan di jalur pemilihan langsung. Kemungkinan pengurangan dan pembelokan dukungan tetap jadi ancaman serius. Rasa khawatir itulah yang mendorong banyak kalangan mendesak SBY bisa mengambil sikap tak hanya dalam kapasitas sebagai Ketua Umum PD.