Books

Telah Terbit

Pak Jokowi, Selamatkan KPK

Kompas, 24 Januari 2015

MESKIPUN Presiden Joko Widodo berupaya memilih jalan tengah dengan cara menunda pelantikan Komjen Budi Gunawan, silang- sengkarut proses pengisian jabatan Kepala Kepolisian Negara RI masih jauh untuk dapat dikatakan selesai.

Melihat tanda-tanda yang ada, hari-hari ke depan potensial menghadirkan ketegangan lebih luas. Tak hanya di sekitar kepolisian dan KPK, situasi bisa meluas ke lembaga lain. Paling tidak, langkah Sekjen PDI-P Hasto Kristiyanto mengungkap isu sensitif ihwal langkah Abraham Samad di sekitar proses penentuan bakal calon wakil presiden mengonfirmasi wilayah sensitif tersebut. Terlepas dari benar-tidaknya soal ini, kisruh di sekitar pencalonan BG tengah memasuki wilayah politik yang jauh lebih sensitif.

Bahkan, lebih jauh dari itu, perkembangan mutakhir, langkah polisi menangkap Wakil Ketua KPK Bambang Widjojanto merupakan bentangan fakta betapa besarnya kepentingan di sekitar pengusulan BG. Dengan kejadian ini, hampir nyaris dipastikan segala kemungkinan akan dapat terjadi di ranah penegakan hukum. Satu hal yang pasti, KPK tengah berada dalam ancaman amat serius.

Sebetulnya, dalam batas penalaran yang wajar, sekiranya semua pihak memiliki kearifan untuk menghadirkan situasi yang lebih kondusif, ketegangan di sekitar proses pengisian jabatan Kapolri pengganti Sutarman tidak perlu terjadi. Ketidakarifan paling awal muncul dari sodoran nama BG ke DPR. Jikalau Jokowi sensitif dan mendengar suara-suara minor yang berada di sekitar bekas ajudan Megawati ini, kontroversial ini tidak perlu terjadi.

Ketidakarifan masih tidak muncul ketika status tersangka tidak menjadi alasan bagi Jokowi menarik kembali usulan yang telah diajukan kepada DPR. Padahal, sejak status hukum itu dirilis KPK, Presiden memiliki waktu lebih dari cukup untuk menarik kembali usulan BG. Dalam posisi begitu, alasan menentukan sikap setelah proses politik di DPR dapat dikatakan sebagai pilihan membiarkan kekeliruan berjalan memasuki wilayah kerumitan yang teramat sangat.

Begitu pula dengan DPR, lembaga ini dengan segala kemungkinan perhitungan politik yang mengitarinya tak mau keluar dari logika formal, tetap meneruskan proses uji kelayakan dan kepatutan BG. Sekiranya mau mengambil langkah lebih arif dengan sedikit keluar dari logika formalitas, dengan status tersangka jauh lebih masuk akal mengembalikan usulan kepada Presiden. Bagaimanapun, dengan status itu, DPR kehilangan alasan menilai Budi proper menjadi calon Kapolri.

Begitu Komisi III menerima usulan dan Paripurna DPR meneguhkannya, pilihan apa pun yang diambil Presiden pasti memiliki konsekuensi yang tak sederhana. Bagi sebagian pihak, pilihan menunda pelantikan BG lebih pada menempatkan moralitas sebuah kebijakan dengan maksud agar kepolisian sebagai institusi penegak hukum tidak dipimpin sosok yang menyandang status hukum tersangka.

Bahkan, di tengah badai kontroversial, situasi bisa menjadi jauh lebih kondusif bilamana BG bersedia memilih langkah arif mengundurkan diri sejak awal pencalonan. Tak hanya sebatas menurunkan potensi ketegangan, jikalau langkah itu dipilih, dapat dicegah kemungkinan terjadi gesekan antara KPK dan institusi kepolisian. Dengan mengundurkan diri, yang bersangkutan juga dapat berkonsentrasi menghadapi proses hukum di KPK.

2015, Tahun Kritis KPK

Kompas, 8 Januari 2015

PENGUJUNG  tahun lalu, tepatnya 30 Desember 2014, Komisi Pemberantasan Korupsi berusia 11 tahun. Memasuki perjalanan waktu tahun ke-12, lembaga independen yang diberikan tugas khusus memberantas korupsi secara extraordinary ini akan menghadapi tantangan mahahebat. Terlebih pada akhir 2015 semua unsur pimpinan lembaga anti korupsi ini akan mengakhiri masa bakti mereka.

Tidak jauh berbeda persoalan yang dihadapi tahun-tahun sebelumnya, secara umum, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) tetap akan berhadapan dengan ”gangguan” eksternal yang berpotensi menurunkan laju upaya memberantas korupsi. Sementara secara internal, KPK harus menyelesaikan tumpukan perkara dengan personel yang terbatas. Beban internal bisa menjadi lebih berat dengan adanya rencana membentuk perwakilan KPK di daerah.

Di tengah persoalan itu, pemerintah harus mempersiapkan proses seleksi pergantian pimpinan KPK. Jamak dipahami, proses seleksi hampir selalu menjadi arena pertarungan dari sejumlah kalangan yang berkepentingan langsung dengan KPK. Dengan berbagai kondisi yang ada, tidaklah berlebihan untuk mengatakan bahwa 2015 akan menjadi tahun kritis bagi KPK dan sekaligus menjadi tahun kritis terhadap agenda pemberantasan korupsi.

Login