Books

Telah Terbit

Jalan Tengah Presiden Jokowi?

MEDIA INDONESIA, 20 Februari 2015

RABU (18/2), Presiden Joko Widodo (Jokowi) menyampaikan sikap ihwal kisruh pengisian jabatan Kapolri dan kriminalisasi pimpinan KPK. Pertama, Jokowi membatalkan Komisaris Jenderal (Komjen) Budi Gunawan (BG) sebagai calon Kapolri dan mengajukan Komjen Badrodin Haiti untuk mendapatkan persetujuan DPR. Kedua, memberhentikan sementara Bambang Widjojanto (BW) dan Abraham Samad (AS) sebagai pimpinan KPK. Ketiga, mengangkat Taufi qurrahman Ruki, Indrianto Senoaji, dan Johan Budi dan sebagai pelaksana tugas (plt) pimpinan KPK.

Sikap Presiden Jokowi tersebut mengundang berbagai pandangan. Terkait dengan pembatalan BG, pada umumnya berpendapat bahwa Presiden Jokowi sangat mempertimbangkan keberatan dan mendengarkan aspirasi masyarakat luas. Bahkan, sebagian besar kekuatan politik di DPR memberikan apresiasi atas langkah ini. Tidak hanya itu, sekalipun memberikan catatan atas calon pengganti, mayoritas kekuatan masyarakat sipil yang selama ini sangat kritis dengan pencalonan BG menyambut positif sikap Jokowi.

Namun demikian, pemberhentian sementara dua pimpinan KPK dan penentuan nama-nama plt pimpinan KPK tidak begitu menggembirakan. Setidaknya, sikap Jokowi terhadap tindak lanjut kondisi yang terjadi di KPK tidak berada dalam penilaian sejajar dengan pilihan membatalkan pelantikan BG. Misalnya, pendapat yang paling kritis menyatakan dengan memberhentikan sementara BW dan AS, Jokowi tidak memaknai tindakan polisi terhadap pimpinan KPK sebagai bentuk kriminalisasi.

Dalam melihat perbedaan penilaian tersebut, sulit dibantah bahwa sikap Jokowi bukan merupakan sebuah jalan tengah. Paling tidak, hal itu menjadi pilihan yang tak terhindarkan di antara berbagai jepitan ke pentingan di sekitar Jokowi. Dalam situasi demikian, banyak pihak percaya tidak mungkin bagi Jokowi memilih yang sangat ideal. Namun celakanya, kondisi yang tidak ideal tersebut lebih banyak terjadi di sisi KPK. Karena itu tidak terlalu keliru dan berlebihan untuk mengatakan bahwa KPK belum sepenuhnya keluar dari kemungkinan ancaman yang potensial melemahkan agenda pemberantasan korupsi.

Menyelamatkan KPK

KOMPAS, 18 Februari 2015

Sepanjang hampir 12 tahun kehadiran KPK, dapat dipastikan peristiwa tragis empat minggu terakhir menjadi periode paling sulit yang pernah dialami lembaga anti korupsi ini. Kalau tak hadir langkah besar yang berpihak pada agenda pemberantasan korupsi, lembaga ini sangat mungkin mengalami nasib serupa dengan lembaga anti korupsi yang pernah ada. Bahkan, boleh jadi, ujung kisruh antara Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan kepolisian akan menyajikan potret paling tragis perjuangan melawan korupsi di tengah minimnya dukungan politik.

Oleh karena itu, masuk akal jika mayoritas pihak yang peduli terhadap praktik korupsi yang membalut negeri ini meragukan masa depan KPK. Bagaimanapun, lumpuhnya KPK sekaligus sinyal matinya agenda pemberantasan korupsi.

Login