Books

Comming Soon

Articles

Dilema Pengisian Hakim Agung

Kompas 17 Februari 2003

Dilema Pengisian Hakim Agung

Oleh Saldi Isra

(Direktur Eksekutif Pusat Kajian Hukum Wilayah Barat

dan Dosen Hukum Tata Negara Fakultas Hukum Universitas Andalas, Padang)

Menarik menyimak Seleksi HA dan Semangat Perubahan UUD 1945 yang ditulis oleh Budiman Tanuredjo dan Syahnan Rangkuti dalam rubrik Nasional Kompas (06/02-2003). Tulisan itu menjelaskan bahwa runtuhnya kekuasaan otoriter Soeharto ternyata belum banyak mengubah wajah kekuasaan yudikatif. Kalaupun ada, perubahan itu tidaklah signifikan karena hanya sebatas mengubah cara seleksi HA. Secara implisit, penulis menyimpulkan, proses pengisian hakim agung (HA) sangat jauh dari semangat perubahan Undang-Undang Dasar 1945 (UUD 1945).

Mencermati rangkaian proses pengisian HA yang telah dilakukan oleh Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), kesimpulan kedua penulis di atas sulit dibantah karena tidak ada upaya untuk mengaitkan semua proses dengan perubahan di tingkat konstitusi. Seperti diketahui, amandemen terhadap Pasal 24 dan 25 UUD 1945 telah meletakkan konstruksi hukum baru dalam proses pengisian HA. Perubahannya sangat mendasar jika dibandingkan dengan proses pengisian HA yang pernah ada.

Sebelum dilakukan amandemen, tidak ditemukan tata cara pengisian HA dalam konstitusi. Pasal 25 UUD 1945 bahwa syarat-syarat untuk menjadi dan untuk diberhentikan sebagai hakim ditetapkan dengan undang-undang. Ketentuan ini menggariskan bahwa pengisian hakim --termasuk HA-- sangat tergantung kepada rumusan yang ada dalam undang-undang.

Ketentuan yang terdapat dalam Pasal 25 UUD 1945 dilaksanakan berdasarkan Pasal 8 ayat (1) dan (2) Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang MA (UU 14/1985) bahwa mekanisme pengisian HA hanya digodog di DPR setelah mendengar pendapat MA dan pemerintah. Hanya pada tahun 2000 proses pengisian sedikit dibuka dengan adanya uji kelayakan dan kepatutan (fit and proper test) di Komisi II DPR.

Kini, setelah Amandemen Ketiga UUD 1945 tata cara pengisian HA tidak lagi melalui mekanisme mendengar pendapat MA dan pemerintah tetapi dilakukan oleh sebuah Komisi Yudisial. Keharusan ini ditegaskan dalam Pasal 24A ayat (3) UUD 1945, calon HA diusulkan oleh Komisi Yudisial kepada DPR untuk mendapatkan persetujuan dan selanjutnya ditetapkan sebagai HA oleh Presiden. Kehadiran Komisi Yudisial dimaksukan agar proses pengisian HA tidak hanya menjadi monopoli DPR.

Meskipun kekuatan imperative Pasal 24A ayat (3) masih mungkin dipersoalkan karena adanya ketentuan Pasal I Aturan Peralihan UUD 1945 bahwa semua peraturan yang ada masih tetap berlaku selama belum diadakan yang baru. Tetapi semangatnya jelas, menghendaki adanya proses uji publik yang lebih luas untuk mendapatkan HA yang profesional dan berkualitas serta memiliki integritas dan kepribadian yang tidak tercela.

Oleh karena itu, perubahan di tingkat konstitusi harus diletakkan dalam bingkai reformasi MA secara keseluruhan terutama untuk membangun dan menjaga kehormatan dan keluhuran MA sebagai benteng keadilan tertinggi. Semestinya, segera setelah selesai amandemen UUD 1945 DPR melakukan revisi secara menyeluruh terhadap Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang MA (UU 14/1985). Keharusan melakukan revisi ini sejalan dengan rekomendasi Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) melalui Ketetapan Nomor X/MPR/2001.

Tidak hanya itu, keterlambatan menindaklanjuti Pasal 24A ayat (3) UUD 1945 dapat berimplikasi pada krisis legitimasi dalam proses pengisian HA. Krisis ini terjadi dengan adanya asas lex superior derogat legi inferiori (peraturan yang lebih rendah tidak boleh bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi). Dengan demikian, proses pengisian HA yang sedang berlangsung terjebak dalam dualisme aturan hukum yaitu ketidaksejalanan semangat pengisian HA yang terdapat dalam konstitusi dengan semangat yang ada dalam UU 14/1985.

Persoalannya, meskipun Komisi Yudisial belum dibentuk, bagaimana menyiasati agar pengisian HA sejalan dengan semangat perubahan UUD 1945. Semangatnya, publik yang berada di luar DPR dilibatkan dalam proses seleksi, penilaian kinerja dan kemungkinan pemberhentian HA.

Paling tidak ada dua hal penting yang mungkin dilakukan agar proses pengisian HA yang sedang berlangsung dapat mendekati semangat perubahan yang ada di tingkat konstitusi.

Pertama, DPR harus mengurangi monopolinya dalam proses seleksi HA. Caranya, membuka ruang yang lebih luas kepada publik untuk berpartisipasi aktif menilai calon-calon yang ada dalam pelaksanaan fit and proper test. Jika perlu, DPR membentuk tim seleksi gabungan dengan melibatkan lembaga-lembaga di luar DPR yang concern terhadap dunia peradilan. Tim gabungan ini kemudian menjaring dan berkomunikasi intensif dengan publik untuk mengetahui track-record calon HA.

Disadari, cara ini memerlukan waktu yang agak panjang dibandingkan dengan waktu dua belas hari yang sudah ditetapkan oleh DPR untuk melakukan fit and proper test. Dalam hal ini, gagasan Koalisi Ornop Pemantau Peradilan menjadi amat layak untuk dipertimbangkan bahwa dua belas hari tidak mencukupi dan diyakini tidak akan mendapat respon maksimal dari publik (Kompas, 06/02-2003).

Untuk itu, DPR tidak perlu memaksakan diri memenuhi semua kuota HA yang tersisa. Yang jauh lebih penting, HA yang terpilih mampu menumbuhkan kembali kepercayaan publik kepada MA. Kepercayaan publik hanya mungkin tumbuh kalau HA (1) yang berasal dari hakim karir dapat dinilai dari putusan-putusan perkara yang pernah ditangani, (2) advokat dilihat dari sepakterjangnya selama berhubungan dengan aparat penegak hukum, dan (3) akademisi dapat dilihat dari “perhatiannya” terhadap dunia hukum dan record selama menjadi pengajar.

Kedua, DPR harus keluar dari dilema dan jebakan memilih antara hakim karir dan hakim nonkarir. Yang paling diperlukan adalah mendapatkan HA yang mampu menjawab dan menyelesaikan semua persoalan yang melilit MA. Jauh dari itu, pembangunan hukum di Indonesia memerlukan HA yang mempunyai visi dan pembaruan hukum. Untuk itu, hakim karir dan hakim nonkarir semestinya dipahami sebagai sumber rekrutmen bukan penentu porsentase HA.

Pada bagian ini, sebaiknya DPR berani melakukan terobosan hukum terutama untuk memperlonggar syarat bahwa hakim karir berpengalaman sekurang-kurangnya lima tahun sebagai ketua pengadilan tingkat banding atau sepuluh tahun sebagai hakim tingkat banding. Persyaratan ini mendorong hadirnya HA yang dari hakim karir yang telah berusia lanjut. Kalau ini diperlonggar, maka akan mudah mendapatkan HA dari hakim karir yang lebih muda dan energik. Bisa jadi, selama ini faktor usia turut memperburuk kinerja MA.

Terlepas dari dilema yang ada, penambahan jumlah HA akan sangat membantu MA untuk mengurangi dan menyelesaikan tunggakan perkara yang semakin menggunung dan meningkatkan kualitas putusan untuk memenuhi rasa keadilan masyarakat. Tambah lagi, sekarang MA tak obahnya seperti kapal kecil yang sarat muatan karena bertambahnya tugas-tugas lain yang tidak kalah rumitnya dibandingkan dengan tugas-tugas konvensional yang ada. Misalnya, untuk sementara MA menjalankan tugas dan kewenangan Mahkamah Kostitusi.

Oleh karena itu, tidak ada alasan bagi DPR untuk tidak keluar dari dilema pengisian HA.

Leave your comments

Post comment as a guest

0
  • No comments found

Login