Books

Telah Terbit

Articles

Duh, Wakil Rakyat...

BERITA UTAMA

09 Agustus 2010
KATA DATA
Duh, Wakil Rakyat...

MESKIPUN baru memasuki tahun pertama, DPR periode 2009-2014 sudah memunculkan berbagai kontroversi. Terutama yang menyangkut dana, dalam hal ini keuangan negara. Berdasarkan data yang ada, setidaknya sudah tiga kali DPR menuai kritikan keras masyarakat.

Catatan pertama tentu ketika DPR merencanakan pembangunan gedung baru sebagai kantor anggota dan staf ahli. Gedung itu untuk menggantikan Gedung Nusantara I yang selama ini digunakan sebagai kantor.

Rencana itu mendatangkan kritikan dari publik karena saat itu Wakil Ketua DPR Priyo Budi Santoso beralasan bahwa gedung lama sudah mengalami kemiringan hampir tujuh derajat berdasarkan kajian Kementerian Pekerjaan Umum. Selain itu, dana yang dianggarkan pun tidak main-main, yakni Rp 1,8 triliun dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).

Ketua Badan Anggaran DPR, Harry Azhar Azis mengatakan, pemerintah dan DPR sepakat menganggarkan pembangunan gedung itu dalam tiga tahun. ’’Kalau tidak salah sudah disetujui sekitar Rp 1,8 triliun untuk tiga tahun,’’ katanya.

Gedung baru DPR itu nantinya terdiri dari 36 lantai dan 700 ruangan. Gedung ini rencananya dibangun sejajar dengan gedung lama atau tepatnya berada di sebelah Gedung Nusantara I.

Namun, hal tersebut dinilai beberapa kalangan sebagai alasan DPR ’’mengakali’’ uang rakyat melalui APBN. Setidaknya, ini terlihat dari pernyataan Kepala Badan Pembina Konstruksi dan Sumber Daya Manusia (BPKSDM) Kementerian Pekerjaan Umum Sumaryanto Widayatin.

Dia mengatakan, sejak awal November 2009, pihaknya sudah mengirimkan surat izin tes mendalam konstruksi bangunan Gedung Nusantara I.

’’Awal November 2009, setelah laporan awal visual audit dilaporkan ke DPR kita sudah kirimkan surat untuk pemeriksaan mendalam. Tapi belum ada jawaban dari DPR,’’ terangnya.
Dia memaparkan, tes mendalam dilakukan untuk mengetes kekuatan beton dan konstruksi bangunan. ’’Kalau mau dipertegas layak huni atau tidak, ayo kita tes mendalam untuk mengukur kekuatan betonnya. Dari situ kita akan menentukan tindakan, apakah penguatan atau apa.’’

Dari data, secara utuh sebenarnya Gedung Nusantara I masih kuat karena tidak semua bagian gedung mengalami keretakan. Yang mengalami keretakan hanya anak-anak baloknya bukan induknya. Kalau dikatakan layak huni atau tidak, itu masih layak huni.

Alasan untuk mengakali uang rakyat tersebut juga ditegaskan Koordinator Forum Masyarakat Peduli Parlemen Indonesia (Formappi) Sebastian Salang. Dia menilai rencana pembangunan gedung baru merupakan bukti politik anggaran yang dijalankan pemerintah dan DPR belum mendahulukan kepentingan rakyat.

’’Anggaran Rp 1,8 triliun sangat besar. Bahkan bisa setara anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD) di lima kabupaten. Bayangkan pula apabila uang sebesar itu digunakan untuk membangun gedung sekolah,’’ ujarnya.

Apalagi, lanjut Salang, alasan DPR seperti Gedung Nusantara I mengalami kemiringan tujuh derajat dan kelebihan daya tampung, lebih terkesan sebagai bentuk kepanikan menjawab tekanan publik. ’’Untuk alasan miring tidak terbukti. Sedangkan kelebihan daya tampung, buktinya sampai saat ini tidak ada apa-apa. Ini lebih kepada kepanikan DPR,’’ tuturnya.

Kontroversi kedua adalah saat munculnya usulan pemberian dana aspirasi sebesar Rp 15 miliar bagi setiap anggota demi memenuhi tuntutan konstituen di daerah pemilihan (dapil) masing-masing. Usul yang juga dinilai sebagai akal-akalan DPR untuk mengeduk dana APBN ini kali pertama dilontarkan Fraksi Partai Golkar.

FPG beralasan, program ini adalah kebijakan pengucuran dana dari APBN kepada seluruh anggota yang bertujuan memenuhi dan membiayai aspirasi konstituen di dapil masing-masing anggota. Hal itu sudah diterapkan di beberapa negara termasuk Amerika Serikat.

Meskipun hingga saat ini belum ada persetujuan dari pemerintah, namun program dana aspirasi ini berhasil menjadi catatan yang tidak terpisahkan dari RAPBN 2011 yang diajukan kepada Presiden Susilo Bambang Yudhoyono. ’’Jadi, pada penyampaian nota keuangan nanti, DPR akan mengetahui apakah program ini disetujui pemerintah atau tidak,’’ ujar Harry Azhar Azis.

Kendati belum diputuskan disetujui atau tidak, tapi bisa dibayangkan jika usulan disetujui, maka setiap tahun APBN harus mengalokasikan sekitar Rp 8,4 triliun. Dengan asumsi, dana aspirasi Rp 15 miliar untuk 560 anggota DPR. Padahal, masing-masing anggota sudah dibekali dana reses sekitar Rp 40 juta. Jadi, untuk sekali masa reses saja, negara harus mengeluarkan dana Rp 22,4 miliar. Sedangkan dalam setahun persidangan, anggota mendapatkan empat kali masa reses. 

Menanggung Rp 8,5 Triliun

Dengan demikian, dalam satu tahun persidangan, total dana reses Rp 89,6 miliar. Bisa dibayangkan, dalam setahun, APBN Indonesia harus menanggung Rp 8,5 triliun.

Seperti halnya rencana pembangunan gedung baru, usulan ini juga mendapatkan sorotan tajam. Pakar hukum tata negara, Saldi Isra menyatakan, selain cara untuk mengambil dana APBN, dana aspirasi merupakan upaya jalan pintas membangun citra bahwa anggota DPR peduli dengan aspirasi rakyat.

’’Ini kan akal-akalan saja. Memang, secara konstitusi, DPR memiliki fungsi anggaran dalam Pasal 20A ayat (1) UUD 1945 yang menyatakan, DPR memiliki fungsi legislasi, fungsi anggaran, dan fungsi pengawasan. Tapi, khusus fungsi anggaran, DPR hanya dimungkinkan untuk membahas dan menyetujui RAPBN,’’ paparnya.

Oleh karena itu, dana aspirasi dapat dikatakan sebagai sesat tafsir terhadap fungsi anggaran yang diatur dalam UUD 1945. Sebagai lembaga perwakilan rakyat, fungsi konstitusional dalam penganggaran menjadi bagian yang melekat dengan fungsi legislasi dan fungsi pengawasan DPR.

Yang terbaru, tentu saja usulan pembangunan rumah aspirasi bagi setiap anggota DPR seperti diungkapkan Wakil Ketua Badan Urusan Rumah Tangga (BURT) DPR Pius Lustrilanang. Menurut politikus dari Fraksi Partai Gerindra ini, rumah aspirasi diperlukan agar hubungan antara anggota DPR dan konstituennya semakin erat. 

Selain itu, rumah aspirasi juga bisa dijadikan sebagai kantor pengaduan dan tempat pertemuan antara anggota dan pemerintah daerah setempat.
Hal yang lebih mengagetkan adalah, pagu anggaran pembangunan rumah aspirasi ini sudah disahkan dalam anggaran DPR 2011. Saat ini, bahkan sudah terbentuk panitia kerja (panja) membahas hal tersebut.
’’Biaya totalnya menjadi Rp 209 miliar, masing-masing anggota DPR mendapat jatah Rp 374 juta,’’ ujarnya.

Pius menjelaskan, biaya sebesar Rp 374 juta ini akan digunakan menyewa sebuah rumah di dapil masing-masing anggota DPR dijadikan rumah aspirasi. Biaya tersebut sudah termasuk penggajian petugas yang berjaga menjaring aspirasi masyarakat. ’’Itu untuk satu tahun. Biaya sewanya dihitung-hitung sekitar Rp 50 juta per bulan. Gaji seorang staf ahli Rp 7 juta per bulan, gaji kepala sekretariat dan asisten Rp 5 juta, ditambah gaji office boy Rp 1,5 juta,’’ terangnya.

Usulan ini kembali menuai kritikan. Pengamat politik Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI), Ikrar Nusa Bhakti menegaskan, pemerintah telah melakukan suatu bentuk politik uang jika menyetuji pengadaan rumah aspirasi bagi tiap anggota DPR.
’’Buat saya itu lagi-lagi politik uang pada DPR atau DPD agar kekuasaan pemerintah tidak diganggu gugat,’’ tuturnya.

Menurut dia, para anggota DPR tidak membutuhkan rumah dalam menampung aspirasi masyarakat di daerahnya. Karena, masyarakat dapat menyampaikan aspirasinya dengan cara lain seperti melalui pewarta atau DPRD.

’’Mata rantai DPRD dengan DPR harusnya tidak putus. Tidak ada ini wilayah saya, ini wilayah kamu, karena semua wilayah kesatuan RI,’’ tambah Ikrar.
Jikapun masyarakat harus bertatap muka langsung dengan anggota DPR, pertemuan dapat dilakukan di gedung-gedung yang telah tersedia di daerah-daerah tanpa perlu membangun gedung baru. ’’Bisa juga lewat website. Seperti Obama juga lewat website,’’ ungkap Ikrar.

Kalau sudah seperti itu, tentu pertanyaan yang muncul di benak masyarakat adalah apakah tugas anggota DPR yang mewakili mereka hanya memikirkan bagaimana caranya agar uang negara bisa keluar untuk kepentingan pribadi? Apalagi jika masyarakat disuguhi data bahwa tingkat kehadiran atau absensi anggota DPR periode sekarang semakin menurun saat menjalankan fungsi legislasinya. Jadi, apa yang sebenarnya DPR cari? (Wisnu Wijanarko-20)

Sumber:http://suaramerdeka.com/v1/index.php/read/cetak/2010/08/09/119798/Duh-Wakil-Rakyat

Leave your comments

Post comment as a guest

0
  • No comments found

Login