PADANG, KOMPAS.com - Pemberian hak memilih bagi TNI dan Polri dikhawatirkan membahayakan tatanan demokrasi. Direktur LBH Padang, Vino Oktavia, Kamis (24/6/2010) mengatakan TNI/Polri akan dengan mudah dibawa-bawa dalam kepentingan politik praktis jika hak memilih itu kembali diberikan.

Akan tetapi, pakar hukum tata negara dari Universitas Andalas Padang, Saldi Isra mengutarakan pemberian hak memilih bagi TNI/Polri bisa saja diberikan asalkan diikuti dengan pengaturan yang rapi.

Hal itu, menurut Saldi, guna mencegah ditariknya kekuatan TNI/Polri jika bergabung ke salah satu partai.

Sumber:http://regional.kompas.com/read/2010/06/24/19573776/Hak.Politik.Bisa.Berbahaya.