CIKINI (Pos Kota) – Potret penegakan hukum di Indonesia kini menghadapi tantangan berat dan dikhawatirkan, jika tidak segera dibenahi, maka pada masa datang akan menurun.

“Sekarang, bisa dilihat, bila ada kasus korupsi, justru dukungan istana (political will) menjadi tidak jelas,” kata pengamat hukum dari FH-Unand, Padang Saldi Isra dalam satu diskusi di warung Daun, Cikini, Sabtu.

Kendala politik ini, lanjut Saldi bertemu dengan kepentingan DPR yang belakangan kurang begitu nyaman, dengan keberadaan KPK yang maikin menunjukan tarignya. “Nah, dapat dibayangka, jika dua kepentingan itu bertemu.”

Padahal, saat berkuasa di tampuk kursi RI I, ada peningkatan sangat berarti dalam penegakan hukum, terutama periode 2004-2005. Trend positif ini mulai menurun, 2005 sampai saat ini berbarengan dijadikan tersangka sejumlah elit politik.

“Dengan kondisi ini, maka berbagai elemen masyarakat harus bersatu padu mendesak elit politik dan pemerintah untuk memberikan komitmennya. Bukan sekadar pernyataan, tapi dalam bentuk dukungan ke lembaga penegak hukum.”

Sebelum ini, Jaksa Agung Basrief Arief menegaskan dirinya sangat komit dalam penegakan hukum. Dia beralasan, dirinya menjadi Jaksa Agung bukan karena dukungan kelompok politik tertentu atau ada kompromi-kompromi politik.

Pernyataan senada juga disampaikan Ketua KPK Busyro Muqoddas, belum lama ini yang menyatakan institusinya tidak akan tawa-menawar dalam penegakan hukum. “Tentu, semua harus didasarkan kepada alat bukti yang cukup.” (ahi/B)

poskota.com