Senin, 22 Agustus 2011
JAKARTA (Suara Karya): Pengamat politik dari Universitas Andalas Padang Saldi Isra mempertanyakan, sikap DPR RI yang menyatakan memiliki pertimbangan sendiri dan tidak akan "copy-paste" keputusan lembaga lain dalam menetapkan pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). "Keputusan Panitia Seleksi Calon Pimpinan KPK yang menetapkan delapan nama calon pimpinan KPK berdasarkan peringkat terbaik, komitmennya untuk mencari figur terbaik," kata Saldi Isra di Jakarta, Senin. Saldi menilai, Panitia Seleksi Calon Pimpinan KPK nyaris tidak memiliki kepentingan politik dalam merumuskan peringkat terbaik dan menetapkan delapan nama calon. Penyusunan nama calon pimpinan KPK berdasarkan peringkat terbaik dengan pendekatan integritas, menurut dia, agar logika politiknya relatif sama. "Kalau DPR memiliki pertimbangan sendiri dengan logika politik yang berbeda, mereka akan berhadapan dengan publik," ucapnya. Saldi Isra menilai, empat nama terbaik pilihan Panitia Seleksi Calon Pimpinan KPK tidak ada gugatan dari publik, sehingga jika dipilih menjadi pimpinan KPK, tidak ada beban dalam menjalankan tugasnya. "Dari yang saya cermati selama ini, empat nama tersebut tidak ada gugatan dari publik," ujarnya. Saldi menambahkan, kalau DPR RI ingin memilih dengan pertimbangan sendiri, silakan saja, tapi harus menjelaskan kepada publik pertimbangannya apa. Kalau DPR RI komit ingin membanguin KPK, menurut dia, maka harus memilih orang-orang terbaik yang memiliki integritas tinggi. "Tapi kalau DPR tidak ingin membangun KPK, ya logika apalah yang harus diikuti," tuturnya. Saldi juga menilai, DPR sebagai lembaga politik, sehingga jika terjadi kompromi di lembaga tersebut, itu bukan merupakan barang baru. "Publik melihat DPR ada kecenderungan memilih yang kompromis, sehingga Pansel Calon Pimpinan KPK memilih berdasarkan peringkat terbaik," kata Saldi Isra. (Antara)