Wednesday, 22 December 2010
PENGAMAT politik dari Universitas Andalas Saldi Isra menyatakan, dalam teori ketatanegaraan, koalisi parpol tidak tepat diterapkan dalam negara yang menganut sistem presidensial.
Saldi juga mengaku belum melihat Setgab Koalisi benar-benar mem-backup pemerintah. Dia mencontohkan insiden saat anggota DPR Aria Bima “menyerang”Menteri Dalam Negeri Gawawan Fauzi dengan kata-kata tajam dalam sidang paripurna DPR pekan lalu. ”Saat itu tidak ada satu pun anggota DPR dari parpol mitra koalisi membela Gamawan. Jangankan koalisi, orang Demokrat saja tidak berbicara apa apa,”ungkapnya. Karena itu,Saldi menyarankan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) berani menata ulang koalisi.”
Koalisi yang over majority tidak baik buat pertumbuhan demokrasi,” katanya. Dia mengungkapkan, tahun 2011 merupakan tahap pemanasan untuk Pemilu 2014. Setidaknya parpol-parpol akan semakin menunjukkan kepentingannya pada pembahasan revisi UU yang terkait kepemiluan antara lain RUU Penyelenggara Pemilu dan RUU Pilpres. Sementara itu, pengamat politik dari Charta Politica Yunarto Wijaya mengatakan,Presiden SBY idealnya memberi perhatian serius pada dinamika politik 2010 yang lebih menonjol terjadi di antara partai politik anggota koalisi pendukung pemerintah.
Menurut Yunarto,SBY harus berani mengevaluasi kembali langkah politiknya, salah satunya meninjau ulang format koalisi.Selama ini wajah koalisi lebih banyak diwarnai pertarungan politik antaranggotanya ketimbang mendukung efektivitas jalannya pemerintahan. “Presiden SBY terpenjara sendiri dengan format koalisi yang dibangunnya. Koalisi tambun dengan dukungan 75,24% suara Parlemen telah membatasi ruang gerak SBY,”kata Yunarto.
Dengan kondisi itu, lanjut dia, SBY tidak dapat secara leluasa menjalankan kekuasaannya karena harus mempertimbangkan kepentingan parpol-parpol pendukungnya.” Eksekutif terpaksa menata bangunan politiknya sendiri agar dapat bergerak secara efektif dan efisien,” ujar Yunarto. Adapun langkah konkret yang idealnya diambil SBY adalah merampingkan koalisi. Ini bisa dilakukan antara lain melalui reshuffle atau perombakan pada Kabinet Indonesia Bersatu (KIB) jilid II.
Yunarto juga menilai bahwa sistem politik saat ini sangat rancu. Di satu sisi, Indonesia menganut sistem presidensial,namun di sisi lain menerapkan multipartai.“Sistem seperti ini menimbulkan banyak aktor yakni parpol dan parlemen,” katanya. Ruang bagi parpol dalam sistem ini terlalu besar. Selain diberi kesempatan masuk dalam kabinet, parpol juga diberi kesempatan berbicara dalam Setgab. ”Ini membuat sangat rumit,” terang Yunarto. (rahmat sahid/adam prawira)