INILAH.COM, Jakarta - Pengamat hukum tata negara dari Univerisitas Andalas Saldi Isra menilai bahwa usulan Anggota Fraksi Demokrat Ruhut Sitompul, memperpanjang jabatan Presiden adalah untuk uji kepada publik seperti apa respon masyarakat.
"Menurut saya akan sangat beresiko, kalau itu hanya pendapat Ruhut saja. Karena saya masih ingat dari petinggi Demokrat bahwa Demokrat akan menjadi partai yang lebih kuat. Istilahnya tadi, pernyataan Ruhut menjadi testing the water atau uji publik," kata Saldi Isra dalam sela-sela seminar konstitusi yang diselenggarakan oleh MPR, Jakarta, Rabu (18/8).
Menurut Saldi, usulan Ruhut menjadi sesuatu yang menarik di tengah arus demokrasi, terlebih lagi janji- janji politik yang belum terlaksana sepenuhnya hingga saat ini.
"Saya dulu telah menduga jangan-jangan Setgab itu adalah untuk mengamandemen masa jabatan presiden itu," kata dia.
Sebagai pemuda, dia mengaku mempunyai perasaaan ada pergerakan seperti itu dan itu muncul dari Partai Demokrat. Dia memandang, usulan ini merupakan salah satu problem serius dalam sistem presidensil.
"Persoalan rezim otoriter hanya menunggu waktu saja, apalagi bangunan politik itu tidak kritis terhadap apa yang terjadi," terang Saldi.
Sebelumnya, Ruhut mengusulkan agar masa jabatan Presiden ditambah dengan meng-amandemen UUD 1945. Usulan Ruhut ini telah disampaikan dalam rapat di kediaman SBY, Cikeas, Bogor, beberapa bulan lalu. [mah]