Walk Out Konsekuensi Logis Rekomendasi DPR

Senin, 03 Mei 2010 21:36 WIB

Penulis : Kennorton Hutasoit

JAKARTA--MI: Sikap walk out Fraksi PDIP dan Fraksi Partai Hanura menolak Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati merupakan konsekuensi logis rekomendasi angket DPR RI tentang Pengusutan Kasus Bank Century. 

Mestinya, menurut pakar hukum tata negara Universitas Andalas Salsi Isra, seluruh fraksi yang memilih opsi C konsisten menolak Sri Mulyani. 

"Ini konsekuensi logis rekomendasi angket DPR RI dan memang begitu seharusnya terjadi. Sikap Fraksi PDIP dan Fraksi Hanura di situ konsisten," ujar Saldi ketika dihubungi dari Jakarta, Senin (3/5). 

Saldi mengatakan Pemerintah yang seharusnya mengantisipasi agar tidak terjadi walk out. "Bisa saja menunjuk menteri keuangan ad interim atau Menko Perekonomian untuk menghadiri rapat-rapat di DPR. Saya yakin Pemerintah sudah memperkirakan akan ada penolakan seperti ini, apalagi sebelumnya sudah ada imbauan penonaktifan. Saya kira Presiden paham dan harus lebih arif menghadapi ini. Namun Presiden hingga saat ini masih tetap berperilaku Opsi A, walaupun DPR sudah memutus Opsi C," ujarnya. 

Menurut Saldi, sikap Presiden yang masih tetap mempertahankan Wakil Presiden Boediono dan Sri Mulyani merupakan bentuk proteksi dan dukungan politik terhadap kedua pejabat itu. 

"DPR tentu tidak akan tinggall diam, tapi akan terus melakukan upaya politik dan mendorong proses hukum.Walk out ini bagian dari upaya politik dan konsistensi," ujarnya. 

Sikap walk out itu, menurut Saldi, tidak akan menimbulkan citra negatif di mata masyarakat karena fraksi-fraksi itu tetap membahas APBN-P dan menyetujuinya. 

"Ini kan hanya persoalan konsisten terhadap Boediono dan Sri Mulyani. Saya kira masyarakat mendukung konsistensi fraksi yang memilih opsi C kalau konsisten menolak pejabat-pejabat yang terlibat kasus Bank Century seperti Boediono dan Sri Mulyani," tegasnya. (Ken/OL-7)

Source:http://www.mediaindonesia.com/read/2010/05/03/140292/3/1/Walk-Out-Konsekuensi-Logis-Rekomendasi-DPR