KAMIS, 26 MEI 2011 | 07:34 WIB
TEMPO Interaktif, Jakarta - Koalisi Pemantau Peradilan (KPP) menunggu gebrakan panitia seleksi calon pemimpin baru Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang dibentuk oleh Presiden Susilo Bambang Yudhoyono, Rabu 25 Mei 2011 kemarin. Mereka akan menyeleksi calon pengganti Busyro Muqoddas dan kawan-kawan yang akan berakhir masa kerjanya pada Desember nanti.
Ada lima nama baru dalam tim panitia seleksi yang diketuai Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia, Patrialis Akbar, tersebut, yaitu Tb. Ronny R. Nitibaskara, Saldi Isra, Amir Hasan Ketaren, Imam Prasodjo, dan Deliana Sajuti Ismudjoko. Mereka menggantikan lima anggota tahun lalu, yakni Ahmad Syafi'ie Ma'arif, Todung Mulya Lubis, Basrief Arief, Muhammad Fajrul Falak, dan Hariyadi B. Sukamdani. Anggota lainnya. Irjen Polisi (Purn) Ritonga, Soeharto, Ahmad Ubbe, Rhenald Kasali, Ichlasul Amal, Erry Riyana Hardjapamekas, dan Akhiar Salmi.
"Cukuplah untuk sebuah komposisi. Yang paling penting adalah kinerja pansel (panitia seleksi). Publik akan menunggu apa yang dilakukan pansel," kata Koordinator Masyarakat Transparansi Indonesia (MTI), Jamil Mubarok, kemarin.
KPP terdiri atas sejumlah lembaga peduli penegakan hukum, antara lain Lembaga Kajian dan Advokasi untuk Independensi Peradilan, Masyarakat Pemantau Peradilan Indonesia FH UI, MTI, Pusat Studi Hukum dan Kebijakan, serta Indonesia Corruption Watch.
Jamil mengatakan panitia harus memiliki komitmen yang jelas dalam memilih calon pemimpin KPK. Kerja mereka juga harus transparan karena tidak hanya bertanggung jawab kepada pemerintah, tetapi juga menyangkut masa depan masyarakat luas. "Kerja panitia menentukan nasib KPK dan agenda pemberantasan korupsi ke depan," katanya.
Panitia seleksi, menurut Jamil, harus segera bekerja karena sejak 13 Mei lalu pendaftaran calon pemimpin KPK seharusnya sudah dibuka. Waktu yang tersedia bagi mereka hanya sampai tiga bulan ke depan. Setelah itu, mereka harus menyerahkan nama calon pemimpin KPK terpilih ke presiden untuk selanjutnya diuji oleh DPR.
MAHARDIKA SATRIA HADI | BUNGA MANGGIASI
KPP terdiri atas sejumlah lembaga peduli penegakan hukum, antara lain Lembaga Kajian dan Advokasi untuk Independensi Peradilan, Masyarakat Pemantau Peradilan Indonesia FH UI, MTI, Pusat Studi Hukum dan Kebijakan, serta Indonesia Corruption Watch.
Jamil mengatakan panitia harus memiliki komitmen yang jelas dalam memilih calon pemimpin KPK. Kerja mereka juga harus transparan karena tidak hanya bertanggung jawab kepada pemerintah, tetapi juga menyangkut masa depan masyarakat luas. "Kerja panitia menentukan nasib KPK dan agenda pemberantasan korupsi ke depan," katanya.
Panitia seleksi, menurut Jamil, harus segera bekerja karena sejak 13 Mei lalu pendaftaran calon pemimpin KPK seharusnya sudah dibuka. Waktu yang tersedia bagi mereka hanya sampai tiga bulan ke depan. Setelah itu, mereka harus menyerahkan nama calon pemimpin KPK terpilih ke presiden untuk selanjutnya diuji oleh DPR.
MAHARDIKA SATRIA HADI | BUNGA MANGGIASI
