PENGAMAT menilai, pernyataan Ruhut mengindikasikan bahwa sejumlah orang demokrat ada yang bermain sendiri atau mencari muka. Sebab, kalau tidak main sendiri, pernyataan "sepenting" omongan Ruhut mestinya dikoordinasikan di tingkat partai. Pengamat Politik Universitas Indonesia, Bony Hargens menilai Ruhut cuma cari muka terhadap keluarga SBY, mungkin supaya makin dipercaya Tidak perlu mengeluarkan ide gila seperti itu, kalau takut kehilangan jabatan," katanya.Pakar Hukum Tata Negara, Irman-putra Sidin mengatakan wacana yang dikembangkan oleh Ruhut, tidak sehat dan tidak memahami filosofi di balik pembatasan masa jabatan presiden. "Orang yang amanah sekalipun, jika lebih dari dua kali jadi presiden, maka dia cenderung untukberubah menjadi drakula kekuasaan," jelasnya. Pakar hukum Adnan Buyung Nasution mengusulkan, harusnya masa jabatan presiden diperpendek menjadi 2X4 tahun, bukan 2X5 tahun. Di Filipina, masa jabatan presiden hanya 1 kali 8 tahun. Alasannya supaya tidak boros.Kalau masa jabatan presiden terlalu lama, dia khawatir memunculkan kembali feodalisme. "Sekarang ini, tanda-tanda mulai muncul, bupati yang habis masa jabatannya digantikan isteri atau anaknya. Malah ada dua isteri bupati yang memperebutkan jabatan suaminya itu dalam pemilu kada," kata Buyung. Guru besar hukum tatanegara Universitas Andalas, Saldi Isra menduga, jangan-jangan Ruhut belajar dari Presiden Venezuela, Hugo Chaves yang mengubah masa jabatan presiden dari dua periode menjadi tiga periode.Ketua Mahkamah Konstitusi Mahfud MD menolak usul perpanjangan masa jabatan presiden. "Kalau saya ikut memutuskan, maka saya akan tolak usulan itu," ujarnya.Ide itu memendam bibit-bibit perusakan terhadap demokrasi. Karena, amandemen pertama pada tahun 1999 justruuntuk membatasi periode jabatan presiden. "Betapapun bagus orang itu, masa jabatannya harus dibatasi. Tidak boleh diperpanjang," tegas Mahfud. Dia mencontohkan Amerika Serikat, negara demokrasi nomor wahid, dulunya punya sejarah yang sama. Kala itu, presidennya bagus dan sukses membawa bangsa ini menuju kemakmuran. Alhasil, masyarakat dan para kroninyakemudian mendorong untuk terus memimpin. "Akhirnya presidennya sendiri yang minta amandemen bahwa masa jabatan harus dibatasi," kata dia. Kalangan Partai Juga Ribut Sekjen Partai Golkar Idrus Marham menilai Ruhut sudah menjerumuskan dan memperlemah posisi politik Presiden. Pernyataan itu tidak sejalan dengan pemikiran SBY."Meskipun saya Sekjen Golkar, saya mengenal pribadi SBY yang mengajarkan kepada kita untuk berfikir konstruktif. Nggak nyombong, saya lebih mengenal SBY daripada Ruhut. Saya heran, kenapa Ruhut menjerumuskan SBY ya? Saya yakin, SBY nggak punya pikiran untuk menambah masa jabatan presiden. Itu karangannya Ruhut saja," katanya. Sebagai kader, harusnya Ruhut menjaga kehormatan SBY yang punya pemikiran cemerlang tidak saja di tingkat regional tetapi internasional."Harusnya Ruhut ikut menjaga kehormatan SBY supaya bisa menjadi pemimpin dunia, semisal Sekjen PBB setelah purna tugas sebagai presiden RI selama dua periode," ujar Idrus.Wakil Ketua DPR Priyo Budi Santoso mengungkapkan ide Ruhut ibarat geledek di siang bolong. Wacana itu sangat tidak elok ketika Indonesia membangun demokrasi. Meskipun SBY merupakan figur sentral yang sulit ditandingi oleh tokoh di Indonesia, tapi ide untuk melanggengkan kekuasaan akan menimbulkan polemik yang tidak ber-kesudahan. Namun, Priyo mengakui bahwa ide itu secara teoritis sangat mungkin untuk direalisasikan, karena Demokrat partai pemenang pemilu. "Partai Demokrat punya kekuatan dan pengaruh besar untuk memobilisasi wacana ini menjadi hal yang konkret," kata Priyo.Wakil Ketua MPR, Lukman Hakim Saefuddin mengatakan, masa jabatan presiden perlu dibatasi agar tidak terjadiabuse of power atau penyalahgunaan kekuasaan. Kendati demikian, perpari-jangan masa jabatan presiden melalui amandemen konstitusi secara teoritis dapat dilakukan, karena konstitusi saat ini bukan sesuatu yang dianggap sakral seperti di masa lalu dan tergantung pada kehendak mayoritas masyarakat. "Rakyat Indonesia mau atau tidak? Kalau tidak, ya tidak bisa. Tapi kalau mau, bisa dilakukan," tandas Lukman.Ketua Umum PBB, MS Kaban juga ikut menimpali. Kata dia, jabatan Presiden cukup dua kali saja. Kalau mau amandemen harus ada referendum. Dan kalau amandemen itu hanya untuk menambah jabatan periode presiden. "Urgensinya apa?" tanya Kaban. Menurutnya, tidak mudah melakukan amandemen karena selain harus ada persetujuan DPR, dalam prosesnya juga harus melibatkan rakyat. "Haras ditanyakan kepada Rakyat, perlu tidak amandemen UUD itu," kata bekas menteri kehutanan ini. HPS/REN/MRAOrang Demokrat Main Sendiri-sendiri
