Minggu, 20 Mei 2012 01:13 WIB

JAKARTA--MICOM: Keengganan para pejabat negara untuk mengundurkan diri begitu tersangkut kasus korupsi dinilai sebagai akibat dari inkonsistensi pemerintah. Pengamat Hukum Tata Negara Universitas Andalas, Saldi Isra menilai reshuffle yang digadang-gadang Presiden tidak berjalan dengan semestinya.

"Pemerintah tidak konsisten. Salah satu buktinya adalah reshuffle kabinet. Seharusnya melalui program reshuffle, pemerintah dapat mencopot jabatan pejabat negara yang terlibat kasus korupsi. Tetapi kenyatannya tidak," jelas Saldi Isra saat dihubungi, Sabtu (19/5).

Saldi Isra mencontohkan mengenai keberadaan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Menakertrans) Muhaimin Iskandar. Hampir semua media massa memberitakan kasus korupsi yang diduga melibatkan Muhaimin. Namun, Muhaimin tetap duduk di kursi menteri. Presiden dinyatakan tidak tegas dalam membantu menuntaskan permasalahan korupsi pada pejabat negara.

"Proses menonaktifkan seorang pejabat negara itu memang sulit, tetapi Presiden juga harusnya tegas terhadap seseorang yang sudah dinyatakan sebagai tersangka. Contoh lagi, kader Demokrat banyak yang terlibat kasus korupsi, SBY sebagai pemimpin tidak mengeluarkan statement apa-apa. Harus tegas agar tuntas," ucap Saldi Isra.

Selain karena inkonsistensi pemerintah yang seolah-olah membiarkan kasus korupsi, Saldi menilai proses hukum di Indonesia kurang ditegakan. Hal ini, akan berdampak pada penyelesaian kasus itu sendiri, bisa saja kasus tersebut akan tenggelam, atau malah pelakunya bisa tetap melengang bebas.

"Perlu ada komitmen kuat, setiap pejabat negara yang tersangkut kasus korupsi harus segera dinonaktifkan. Sekarang mah, pejabat negara malah berlomba-lomba untuk mempertahankan kekuasaannya, itulah salah satu penyebab korupsi," tambahnya. (*/OL-04)

http://www.mediaindonesia.com/read/2012/05/20/320752/284/1/Pemerintah-tidak-Konsisten