[JAKARTA] Keberadaan Sekretariat Gabungan (Setgab) Partai Koalisi menciptakan problem konstitusi. Selain itu, Setgab memberi peluang eksekutif menjadi legislator.
Demikian benang merah Simposium Restorasi Nasional yang diadakan Nasional Demokrat (Nasdem), di Jakarta, Rabu (2/6). Simposium itu menghadirkan pembicara Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) Mahfud MD, Ketua Komisi Yudisial (KY) Busyro Muqoddas, pengamat hukum tata negara dari Universitas Andalas Padang, Saldi Isra, dan pengamat politik dari Universitas Gadjah Mada (UGM) Fajrul Falakh.
Saldi Isra mengaku khawatir dengan keberadaan Setgab, yang bisa bertransformasi menjadi DPR baru di luar konstitusi. Setgab akan menyepakati semua yang seharusnya terjadi di DPR, dan memberi peluang eksekutif menjadi legislator. “Hati-hati, Setgab ini adalah eksekutif berjubah legislatif,” katanya.
Fajrul Falakh mengatakan, sangat ironis, Presiden yang didukung oleh partai pemenang pemilu, tetapi harus membentuk Setgab Partai Koalisi. Ini terjadi karena kegamangan politik. Dan eksperimentasi politik itu, katanya, menimbulkan deal politik dan negosiasi yang tidak berkesudahan.
Mahfud MD melihat deal politik by issue itu terjadi karena perselingkuhan di antara institusi politik. Saat ini, DPR bisa membuat UU dengan melakukan deal politik. Busyro Muqoddas melihat deal politik yang melahirkan Setgab dianggap sebagai problem konstitusi. Disparitas moral politik dan demokrasi yang tidak didasari penegakan hukum, akan menumbuhkan kartel politik. [W-12]

Sumber:http://www.suarapembaruan.com/index.php?modul=news&detail=true&id=18628