Dipimpin Menteri, Pansel KPK Harus Waspadai Proses Internal
Kamis, 13 Mei 2010 17:07 WIB
JAKARTA--MI: Guru Besar Hukum Universitas Andalas Saldi Isra mengatakan anggota panitia seleksi harus dapat mewaspadai bahaya matinya kinerjanya terkait proses demokratisasi di internal panitia seleksi Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).
Pansel harus tetap ktitis walaupun dipimpn oleh seorang menteri.
"celah dalam setiap pansel akan selalu saja ada, apalagi jika diketuai oleh menteri, ini berat. Bisa-bisa jabatan menteri menganulir demokrasi yang berkembang di dalam pansel. Anggota pansel yang lain harus berani hadapi itu. Ini pertarungan tersendiri bagi anggota pansel lainnya," ungkapnya saat dihubungi Media Indonesia, Kamis (13/5).
Dikatakan Saldi keberanian dan konsistensi anggota pansel diperlukan agar calon-calon yang nantinya dimajukan ke DPR terjain kebersihan dan keberaniannya. Pasalnya pertarungan di DPR akan lebih berat. Pansel akan berhadapan dengan kepentingan partai koalisi.
"seleksi di DPR nanti akan menghadapi perkejaan koalisi. Jangan-jangan semua sudah disepkati koalisi. ini tugas dan misi koalisi untuk dapat hasilkan orang yang mau mengerjakan kepentingan koalisi. Pansel harus dapat dorong orang yang bersih yang dipilih. Yang paling penting pansel bekerja penuh," tegasnya.
Untuk itu, lanjut Saldi, proses seleksi di Pansel haruslah dipastikan terbuka dan dengan mudah diakses publik. Menurutnya, pansel harus meminimalisir rapat-rapat tertutup.
"Selain itu pansel juga harus memiliki indikator yang komprehensif. Pastikan rekam jejaknya bersih. Sulit mengharapkan orang bersih tapi tak berani ataupun sebaliknya. Karena ketua KPK ini kana hadapi konstelasi politik yang dahsyat," tandasnya. (*/OL-7)
