PERSOALAN utama yang dihadapi Indonesia saat ini ialah krisis integritas, terutama pada para pemimpin. 

Rektor Universitas Paramadina Anies Baswedan di Jakarta, kemarin, membedah persoalan bangsa saat ini yang berurat akar pada lemahnya kepemimpinan. Ia menjelaskan kondisi Indonesia kini tidak berbeda dengan masa 1945-an dan 1950-an. Tingkat kemiskinan pada saat itu, kata dia, sama dengan pada masa kini. 

Namun, lanjut Anies, pada masa lalu pejabat negara, termasuk presiden, mampu menampilkan diri sebagai pemimpin yang memiliki integritas. Kepemimpinan itulah, kata dia, yang menggugah masyarakat untuk hidup secara mandiri. "Kepemimpinan tanpa integritas menjerumuskan bangsa dalam korupsi," tandasnya. 

Sistem politik yang dibangun pemimpin tanpa integritas, tambah Anies, malah merongrong sistem politik itu sendiri. Sistem politik tidak didesain untuk menaklukkan partai politik dan politikus yang ingin memperkaya diri. 

"Aturan politik dibuat demikian longgar agar mudah dilanggar. Kalau dulu, longgarnya aturan politik tidak untuk dilanggar. Pemimpin memiliki batasan etika kuat dan kedewasaan dalam berpolitik," tukas Anies. 

Anies tampil dalam simposium yang digelar Nasional Demokrat bertemakan Gerakan perubahan untuk restorasi Indonesia. Cendekiawan lain yang tampil dalam acara yang dibuka Ketua Umum Nasional Demokrat Surya Paloh, antara lain, Saldi Isra dari Universitas Andalas, Padang, Yasraf Amir Piliang dari ITB, Bandung, dan Syamsudin Haris dari Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia. 

Pemimpin visioner

Syamsudin menambahkan, krisis kepemimpinan saat ini merupakan mata rantai krisis nasional yang tak kunjung putus sejak reformasi. Ia mencatat setidaknya terdapat empat mata rantai krisis nasional pascareformasi, yakni akumulasi permasalahan pada rezim Orde Baru, gagalnya konsolidasi kekuatan politik sipil pada reformasi 1998, reformasi institusional yang tambal sulam, dan inkonsistensi paket UU bidang politik. 

"Inkonsistensi paket UU politik ini merupakan deal antarelite politik. Deal yang sempit ini tak mampu menghasilkan pemimpin visioner. Mereka ingin menjadi pemimpin dan pejabat negara untuk memperkaya diri sendiri atau kelompok mereka saja," katanya. 

Pemimpin pascareformasi, menurut Piliang, selalu mengabaikan permasalahan pokok yang dialami bangsa. Pengabaian itu dilakukan di bidang politik dan ekonomi. "Kepemimpinan yang ada saat ini adalah kepemimpinan yang reaktif. Oleh karena itu, dibutuhkan restorasi di bidang kepemimpinan," katanya. 

Ironisnya, kata Piliang, krisis itu tetap tidak teratasi dengan pemilihan presiden dan wakil presiden secara langsung. "Ironisnya, semua tahu rakyat diberikan hak suara. Mereka datangi tempat pemilihan, tapi sama sekali tidak diberikan hak bersuara atau berbicara," ungkapnya. 

Itulah sebabnya, Saldi Isra mendorong agar kesadaran akan krisis itu perlu ditindaklanjuti. Ia menyatakan krisis kepemimpinan berakar dari partai politik. Partai politik gagal menemukan pemimpin nasional ideal, berintegritas, dan visioner. 

Saldi menantang Nasional Demokrat untuk tampil mengatasi krisis kepemimpinan dengan menjadi partai politik.(X-3)