"KPK mendatang harus diisi orang-orang yang berani mati," ujar Fadjroel saat diskusi bertema Benarkah Reformasi Gagal yang digelar Perkumpulan Senior GMKI bekerjasama dengan Forum Wartawan Pemilu (Forwalu) di Jakarta, Kamis (26/5). Di diskusi yang dimoderatori wartawan JPNN Soetomo Samsu ini, hadir pula sebagai pembicara pengamat politik Burhanuddin Muhtadi, aktifis buruh Rekson Silaban, dan Sekretaris Fraksi PKB DPR, Moh Hanif Dhakiri.

Seperti diketahui Presiden sudah menerbitkan Surat Keputusan Presiden (Kepres) tentang pembentukan panitia seleksi (Pansel) pimpinan KPK. Pansel diketuai Menteri Hukum Patrialis Akbar, dengan wakil ketua Irjen Pol (Purn) Drs MH Ritonga dan Dr H Soeharto. Sementara anggota Pansel terdiri dari Rhenald Kasali, Ichlasul Amal, TB Ronny R Nitibaskara, Saldi Isra, Erry Riyana H, Akhiar Salmi, Amir Hasan Ketaren, Imam Prasodjo, Deliana Sajuti Ismudjoko dan DR  Achmad Ube SH merangkap Sekretaris Pansel.

Fadjroel mengatakan, KPK merupakan satu-satunya lembaga pemberantas korupsi yang diharapkan mampu menuntaskan agenda reformasi. Menurutnya, selain penuntasan kasus-kasus pelanggaran HAM,  pekerjaan rumah (PR) reformasi yang belum tuntas adalah pemberantasan korupsi.

Pimpinan KPK mendatang, diharapkan berani mengusut dugaan korupsi mantan Presiden Soeharto, skandal Century, dan juga dugaan percaloan anggaran yang melibatkan para anggota DPR. "KPK mendatang juga harus membersihkan kejaksaan dan kepolisian," cetusnya.

Sementara, Hanif Dhakiri menyatakan, tidak benar jika ada yang menganggap reformasi gagal. Bagaimana pun, lanjutnya, dalam 13 tahun era reformasi, ada sejumlah kemajuan, termasuk menguatnya institusi-institusi demokrasi. "Kemenangan-kemenangan kecil reformasi harus kita jaga," cetusnya. Anggota Komisi X DPR ini menilai, saat ini justru ada upaya untuk menghancurkan insitusi demokrasi, seperti DPR. Jika institusi demokrasi hancur, lanjutnya, maka rakyat tidak senang dengan demokrasi, yang ujung-ujungnya ingin kembali ke bentuk rezim otoriter.

Rekson Silaban punya pendapat senada. Katanya, banyaknya kepala daerah yang ditangkap dalam kasus korupsi, merupakan salah satu hasil reformasi. "Di era Orde Baru, tak mungkin itu terjadi," ujarnya. Di sektor perburuhan, lanjut pria asal Siantar ini, hasil reformasi juga sangat terasa. Pengurus eksekutif organisasi buruh se-dunia (ILO) ini mengatakan, kebebasan buruh di Indonesia paling liberal se-Asean. "Gerakan buruh juga lebih kuat dibanding gerakan mahasiswa," ujarnya. (sam/jpnn)