JAKARTA--MICOM: Agar penegakan hukum tidak tersandera, Presiden harus berani melakukan perampingan terhadap koalisi partai politik pendukung pemerintah. Keberadaan koalisi yang terlalu gemuk turut menghambat proses penegakan hukum, karena ada banyak kepentingan politik yang tarik-menarik dalam koalisi tersebut.
"Yang sekarang kelihatan adalah lebih banyak mengganggu wilayah penegakan hukum," ujar pengamat politik dari Universitas Andalas Saldi Isra, dalam diskusi "Prediksi Hukum dan Politik 2011" di Jakarta, Sabtu (18/12).
Ia menyontohkan perbedaan posisi yang diambil partai politik yang tergabung dalam koalisi terkait Rancangan Undang-Undang Penyelenggara Pemilu dan Kasus Bank Century. "Koalisi yang pada awalnya dibuat untuk mem-back up pemerintah, itu tidak terjadi. Yang terjadi malah pertarungan di dalam," kata Saldi. "Kalau sudah seperti itu, kenapa harus dipertahankan?" ujarnya.
Saldi berpendapat sebelum membangun koalisi, Presiden seharusnya menguji terlebih dahulu partai-partai yang ingin bergabung.
"Ada ujian paling kuat jika orang mau bergabung ke dalam koalisi yaitu apakah mereka mau bergabung dalam satu fraksi di DPR atau tidak," terangnya. Sebab, menurut dia, kalau anggota koalisi berada dalam fraksi yang berbeda-beda, akan sulit mengendalikannya di DPR.
Saldi menilai Presiden perlu merampingkan struktur koalisi yang saat ini berjumlah enam partai yang mencakup 75% suara di DPR. "Presiden harus berani mengeluarkan beberapa partai dari koalisinya," kata Saldi.
Yang terpenting, imbuhnya, suara koalisi bisa lebih dari 50% dan tidak perlu overmajority. "Karena kalau sampai overmajority 80% atau 75%, menurut saya, juga tidak baik bagi demokrasi."
Anggota Komisi III DPR Taslim Chaniago sepakat dengan Saldi. "Ini yang harus diperhatikan Presiden karena kepentingan-kepentingan partai koalisi sangat meningkat sehingga ini akan menjadi beban berat bagi beliau untuk mengambil keputusan dengan cepat," kata Taslim dalam kesempatan yang sama.
Apalagi, sambung politikus Partai Amanat Nasional (PAN) itu, saat ini segala sesuatu harus dibicarakan di Sekretariat Gabungan (Setgab).
"Ini juga memperlambat. Karena itu, harus ada formulasi yang lebih bagus lagi supaya pemerintah dapat bekerja dengan efektif. Dan kepentingan-kepentingan politik tidak mengganggu jalannya pemerintahan," jelasny. (OL-3
)
