Selasa, 14 September 2010 | 03:19 WIB

Jakarta, Kompas - Tantangan terberat Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia yang baru nanti adalah memulihkan kepercayaan masyarakat kepada institusi Polri. Berbagai kasus yang diduga terjadi terhadap institusi Polri selama ini mengakibatkan kepercayaan masyarakat kepada Polri mencapai titik terendah.

Hal itu dikemukakan Guru Besar Hukum Tata Negara Universitas Andalas Saldi Isra, Guru Besar Ilmu Kepolisian Universitas Indonesia Bambang Widodo Umar, dan Ketua Presidium Indonesia Police Watch Neta S Pane di Jakarta, Senin (13/9).

 

”Presiden sebagai kepala pemerintahan perlu memilih figur Kepala Polri yang bisa menjawab tantangan itu,” kata Saldi.

Saldi menilai, dalam beberapa tahun terakhir, belum terlihat pembenahan dan perbaikan institusi Polri dengan baik dan menyeluruh. Memang ada perubahan struktur baru Polri, tetapi ini juga menjadi tantangan Kepala Polri baru untuk mengoptimalkannya.

”Berbagai kasus, seperti dugaan keterlibatan polisi dalam kasus illegal logging, rekayasa kasus, dan rekening gendut, membuat citra Polri berada di titik terendah,” kata Saldi.

Saldi mengakui, Kepala Polri yang baru perlu memiliki kemampuan mengelola lembaga Polri, tidak hanya menangani keamanan dan ketertiban warga atau masalah hukum, tetapi juga manajemen internal Polri. Kasus perusakan kepolisian sektor oleh warga menunjukkan pembinaan aparat kepolisian masih lemah.

Jika Presiden gagal memilih figur Kepala Polri yang bisa menjawab tantangan itu, lanjut Saldi, dampak jangka panjang bagi Polri semakin buruk, yaitu tingkat kepercayaan masyarakat kian rendah.

Bambang menambahkan, Kepala Polri yang baru menghadapi tugas berat untuk memulihkan kepercayaan masyarakat yang telanjur negatif kepada Polri. Karena itu, Presiden harus bisa memilih calon terbaik dan mengajukan minimal dua calon kepada DPR.

”Kepala Polri ke depan menghadapi masalah mendasar, bukan sekadar teknis. Beberapa masalah diwariskan Kepala Polri lama,” kata Bambang.

Bambang mengakui, tantangan internal adalah memperbaiki kelembagaan Polri. ”Pembenahan organisasi dan manajemen baru juga masih bermasalah karena berorientasi militer,” katanya.

Masalah eksternal antara lain tanggung jawab keamanan dalam negeri. Selain itu, juga tantangan kejahatan yang semakin kompleks dan pekerjaan rumah yang belum selesai.

Dengan beragam masalah itu, kata Bambang, dibutuhkan Kepala Polri yang kuat, baik integritas maupun kemampuan manajerialnya. Karena itu, ia minta Presiden tidak hanya menyodorkan satu nama kepada DPR.

Bambang mengakui, Presiden memiliki hak untuk memilih satu calon Kepala Polri dan menyodorkannya kepada DPR. ”Barangkali Presiden punya pertimbangan subyektif, misalnya loyalitas. Tetapi, menjadi lebih obyektif jika didukung uji kelayakan di DPR yang sehat,” katanya.

Sebaliknya, Neta menuturkan, Presiden cukup mengajukan satu calon Kepala Polri kepada DPR. ”Kalau lebih dari satu, akan ’dagang sapi’ di DPR. Pasca-pemilihan, institusi Polri akan terpecah belah,” katanya.

Namun, lanjut Neta, Polri harus benar-benar menyerahkan calon terbaik yang diajukan kepada Presiden.

Secara terpisah, Juru Bicara Kepresidenan Julian Aldrin Pasha di Jakarta, menjelaskan, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono masih memproses calon Kepala Polri. ”Ada beberapa nama yang masih dipertimbangkan Presiden. Saya kira tunggu saja, mungkin seminggu lagi,” ujarnya.

Struktur Polri

Terkait perubahan organisasi Polri, Kepala Bidang Penerangan Umum Polri Komisaris Besar Marwoto Soeto mengakui, memang ada perubahan struktur internal Polri sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 52 Tahun 2010 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Polri.

Dengan perpres itu, kata Marwoto, kepolisian wilayah dihilangkan. Kepala polwil dimutasi ke polda atau Mabes Polri. Organisasi Polri dari pusat sampai tingkat daerah terdiri dari Mabes Polri, polda, polres, dan polsek.

Marwoto menyebutkan, contoh lain yang berubah adalah lembaga pendidikan. Lembaga pendidikan, seperti Perguruan Tinggi Ilmu Kepolisian yang selama ini berdiri sendiri, dengan adanya struktur baru, akan bernaung di Lembaga Pendidikan Polri yang dipimpin seorang kepala yang berpangkat komisaris jenderal.

Selain itu, Detasemen Khusus 88 Antiteror juga berdiri sendiri, dengan komandan yang langsung bertanggung jawab kepada Kepala Polri. Kepala Polri Jenderal (Pol) Bambang Hendarso Danuri pernah menyatakan, struktur baru Polri itu diluncurkan seusai Lebaran ini. (fer/aik/har)

Sumber:http://cetak.kompas.com/read/2010/09/14/0319153/tantangan.terberat.pulihkan.kepercayaan.masyarakat..