Saldi Isra---MI/Sumaryanto/ip

JAKARTA--MI: Sikap DPR yang menolak Pelaksana Tugas (Plt) Jaksa Agung Darmono, akan menambah ketegangan antara DPR dengan pemerintah. Karena secara administrasi, Darmono sah memimpin Kejaksaan Agung. Pendapat tersebut dikemukakan Pakar hukum tata negara Universitas Andalas Saldi Isra ketika dihubungi, Selasa (28/9).

Menurut Saldi, logika hukum yang dipakai DPR tidak jelas. "Tidak jelas logikanya, kenapa DPR menolak. Karena Darmono diperbolehkan sampai adanya pejabat definitif. Dia bisa karena dia pelaksana tugas," tegas Saldi.

Saldi menilai, langkah DPR politis. Karena sikap tersebut bisa saja untuk mendesak Presiden agar mempercepat proses pergantian jaksa agung. "Bisa saja DPR menginginkan proses pergantian jaksa agung dipercepat. DPR memaksa Presiden segera menunjuk jaksa agung definitif," tukasnya. (NJ/OL-8)

Sumber:http://www.mediaindonesia.com/read/2010/09/29/171481/3/1/DPR-Picu-Ketegangan-dengan-Pemerintah